Bea Cukai Tanjung Emas Bersama Kanwil DJBC Jateng dan DIY dan ALFI Jateng-DIY Bahas Solusi Keterlambatan Penyerahan SKA

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tri Utomo Hendro Wibowo, dalam sambutannya menekankan bahwa aturan penyampaian SKA bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam menjaga transparansi dan akurasi data perdagangan. “Kami berkomitmen untuk menegakkan aturan dengan tetap memperhatikan kelancaran arus barang. Regulasi harus menjadi panduan bersama,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, perwakilan ALFI yang dipimpin Teguh Arif Handoko menyampaikan kendala di lapangan, di mana keterlambatan penyampaian dokumen SKA sering berujung pada pembatalan fasilitas tarif preferensi sesuai PMK Nomor 35 Tahun 2023. Menanggapi hal tersebut, Djoko Budi Pamungkas dari Kanwil DJBC Jateng dan DIY menjelaskan bahwa ketentuan waktu tiga hari adalah kebijakan nasional yang diberlakukan kembali setelah masa pandemi, namun ruang klarifikasi dan penyelesaian masih terbuka melalui mekanisme keberatan atau banding.

FGD ditutup dengan kesepahaman untuk memperkuat koordinasi antara Bea Cukai, ALFI, dan para pelaku usaha dalam mencari solusi jangka panjang yang adil dan realistis. Bea Cukai Tanjung Emas juga akan menyusun rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mempertimbangkan kebijakan korektif serta peningkatan komunikasi antarinstansi. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi Bea Cukai sebagai fasilitator perdagangan sekaligus pelindung masyarakat dalam menciptakan sistem logistik nasional yang efisien dan berintegritas.