Bea Cukai Tanjung Emas Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tri Utomo Hendro Wibowo, menegaskan bahwa FKP merupakan implementasi PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 mengenai konsultasi publik dalam penyusunan standar pelayanan. “Bea Cukai Tanjung Emas berkomitmen memperkuat digitalisasi layanan, mempercepat waktu penyelesaian, serta menjaga transparansi melalui kanal informasi yang terbuka bagi seluruh pengguna jasa,” ujarnya.

Bea Cukai Tanjung Emas memiliki total 104 standar pelayanan. Namun dalam forum kali ini, pembahasan difokuskan pada dua layanan, yakni:

1. Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) – yang merupakan layanan dari Seksi Manifest, dengan SLA penyelesaian 1 hari kerja atau bahkan kurang dari 1 jam bila sistem berjalan normal.
2. Layanan Jaminan – yang dikelola Seksi Perbendaharaan, mencakup prosedur penyerahan jaminan tunai maupun non-tunai, penggantian, penyesuaian, hingga pengembalian jaminan.

Diskusi interaktif mewarnai forum, di mana para peserta menyampaikan apresiasi sekaligus masukan terkait peningkatan kinerja sistem layanan. Beberapa isu yang dibahas antara lain optimalisasi aplikasi GENDIS LEGI, sinkronisasi jaminan dengan sistem TPKS, serta penyesuaian prosedur saksi segel timah. Bea Cukai Tanjung Emas menegaskan tindak lanjut akan dilakukan melalui perbaikan SOP, penguatan integrasi sistem, serta edukasi regulasi kepada pengguna jasa.

Melalui forum ini, manfaat yang diharapkan adalah terciptanya layanan yang semakin responsif, transparan, dan sesuai kebutuhan. FKP juga memberikan kepastian dan kemudahan bagi pengguna jasa sebagai dasar pengawasan, evaluasi, serta peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.

Forum diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh perwakilan asosiasi dan perusahaan, di antaranya ALFI, GINSI, INSA, serta sejumlah pelaku usaha. Kegiatan FKP menjadi wujud nyata sinergi Bea Cukai dengan para stakeholder dalam membangun pelayanan yang profesional, akuntabel, dan transparan.